Sejarah Kota Banda Aceh

Banda Aceh sebagai ibukota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). (H. Mohammad Said a, 1981:157).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73). Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.

 

 

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

 

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari komplek istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).

 

Pada masa agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamirkan jatuhnya kesultanan Aceh dan merubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43

 

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 248.727 jiwa.

 

Geografi

 

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16′ 15″ – 05° 36′ 16″ Lintang Utara dan 95° 16′ 15″ – 95° 22′ 35″ Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut.

 

Batas wilayah

 

		Selat Malaka
	Samudera Hindia		Kabupaten Aceh Besar
		Kota Banda Aceh
		Kabupaten Aceh Besar

 

Iklim

 

[sembunyikan]Data iklim Banda Aceh
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata harian °C (°F)	27.01 (80.62)	26.88 (80.38)	27.02 (80.64)	27.30 (81.14)	27.89 (82.2)	27.99 (82.38)	27.76 (81.97)	27.76 (81.97)	27.12 (80.82)	26.72 (80.1)	26.54 (79.77)	26.86 (80.35)	27.238 (81.028)
Presipitasi mm (inci)	256 (10.08)	114 (4.49)	117 (4.61)	139 (5.47)	143 (5.63)	84 (3.31)	95 (3.74)	90 (3.54)	161 (6.34)	200 (7.87)	225 (8.86)	321 (12.64)	1.945 (76,57)
Rata-rata hari berhujan	8.5	5.9	7.8	8.8	12.4	10.3	9.2	10.6	12.5	15.5	14.3	12.7	128.5
Sumber: [2]

 

Ekonomi

 

 

Pada 2001, Dana Alokasi Umum untuk Banda Aceh adalah sebesar Rp. 137,95 miliar.

 

Pemerintahan

 

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Walikota Banda Aceh yang sekarang adalah Mawardi Nurdin.^[3] Ia terpilih dalam Pilkada pada 11 Desember 2006, yang berpasangan dengan Illiza Saaduddin Djamal (politisi Partai Persatuan Pembangunan). Sebelumnya, Mawardi yang merupakan Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Kota Banda Aceh, juga pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (PjS) Walikota Banda Aceh yang dilantik Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Azwar Abubakar pada 8 Februari 2005. Pelantikan itu sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21/52/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Banda Aceh. Mawardi Nurdin menjabat sebagai Walikota Banda Aceh setelah wali kota sebelumnya Syarifudin Latief dipastikan meninggal dunia akibat bencana tsunami. Dalam surat keputusan itu juga disebutkan masa menjabat sebagai PjS Walikota Banda Aceh paling lama enam bulan sejak pelantikan.

 

Pembagian administratif

 

 

Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kemudian berkembang menjadi 9 kecamatan yaitu:

 

1. Baiturrahman
2. Banda Raya
3. Jaya Baru
4. Kuta Alam
5. Kuta Raja
6. Lueng Bata
7. Meuraksa
8. Syiah Kuala
9. Ulee Kareng

 

Daftar Walikota Banda Aceh

 

 

 

 

 

No.	Foto	Nama	Dari	Sampai	Keterangan
1.		Teuku Ali Basyah	1957	1959
2.		Teuku Oesman Yacoub	1959	1967
3.		T. Mohd. Syah	1967	1968
4.		T. Ibrahim	1968	1970
5.		Teuku Oesman Yacoub	1970	1973
6.		Drs. Zein Hasjmy Ec	1973	1978
7.		Drs. Djakfar Ahmad MA	1978	1983
8.		Drs. Baharuddin Yahya	1983	1993
9.		Drs. Said Hussain Al-Haj	1993	1998
10.		Drs. Muhammad Y	1998	1998	PLT Walikotamadya
11.		Drs. Zulkarnain	1998	2003
12.		Drs. H. Syarifuddin Latif	2003	2004	Pj Walikota
13.		Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc	2005	2006	Pj Walikota
14.		Drs. Razali Yussuf	2006	2007	Pj Walikota
15.		Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc	2007	2012
16.		Drs. T. Saifuddin TA, M.Si	2012	2013	Pj Walikota
17.		Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc	2013	Sekarang

 

 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh)